APBD Metro 2026 dalam Tekanan Transparansi Fiskal dan Kepemimpinan Anggaran Menjadi Penentu

Oleh: Ali Nurdin,S,Ak.,MM

Editor: Agus Wirdono,S.A.P.,M.Si.

Lingkarmetro.com | Tekanan terhadap APBD Kota Metro tahun 2026 menandai fase penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penurunan proyeksi pendapatan hingga sekitar Rp915 miliar akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah menunjukkan bahwa stabilitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal nasional.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan teknokratis dan transparansi publik menjadi dua instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.

Pengamat ekonomi Universitas Wira Buana, Ali Nurdin, menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara transparan realitas postur APBD yang sedang mengalami tekanan.

“Transparansi fiskal penting agar masyarakat memahami mengapa terjadi perubahan prioritas pembangunan. Tanpa komunikasi yang jelas, masyarakat hanya akan melihat dampaknya di lapangan tanpa mengetahui kondisi anggaran yang sebenarnya,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian akademik mengenai tata kelola keuangan publik.

Dalam literatur klasik ekonomi publik, Richard A. Musgrave dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice (1989) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam menjaga legitimasi kebijakan fiskal.

Menurut Musgrave, masyarakat akan lebih menerima kebijakan fiskal yang sulit apabila pemerintah mampu menjelaskan kondisi fiskal secara rasional dan terbuka.

Selain itu, tekanan fiskal juga menuntut rasionalisasi belanja daerah. Joseph E. Stiglitz dalam buku Economics of the Public Sector (2000) menyatakan bahwa ketika sumber daya fiskal terbatas, pemerintah harus memprioritaskan belanja pada sektor yang memiliki multiplier effect terbesar terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam konteks pemerintah daerah, hal ini biasanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Fakta empiris juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi pemerintah.

Survei OECD Trust Survey (2021) menunjukkan sekitar 67 persen masyarakat di berbagai negara menyatakan kepercayaan mereka terhadap pemerintah meningkat ketika informasi anggaran disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami.

Hal ini menegaskan bahwa transparansi fiskal bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik.

Dalam konteks Indonesia, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 72 persen responden menilai transparansi pengelolaan anggaran daerah menjadi faktor penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap tata kelola fiskal pemerintah.

Selain transparansi, strategi pembiayaan pembangunan di luar APBD juga menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mengakses berbagai program pembangunan nasional.

Pendekatan ini dikenal dalam kebijakan pembangunan sebagai intergovernmental fiscal coordination, yaitu koordinasi lintas level pemerintahan dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam bukunya Fiscal Federalism (1972), Wallace E. Oates menjelaskan bahwa dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskalnya sendiri.

Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Karena itu, strategi “jemput bola” terhadap program kementerian maupun anggaran provinsi menjadi langkah realistis bagi Kota Metro. Banyak daerah mampu menjaga keberlanjutan pembangunan justru melalui integrasi program lintas level pemerintahan, bukan hanya dari kekuatan APBD murni.

Pada akhirnya, tekanan fiskal yang terjadi pada APBD Metro 2026 tidak semestinya dipandang sebagai hambatan semata. Situasi ini justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui transparansi, rasionalisasi belanja, serta inovasi dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.

Seperti yang sering ditekankan dalam literatur kebijakan publik, kualitas kepemimpinan fiskal tidak diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam mengelola keterbatasan secara rasional, transparan, dan strategis.

Dalam konteks itulah, ujian terbesar bagi pemerintah daerah bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan kota.(*)