IMM Diminta Jadi Kekuatan Kontrol Sosial yang Independen
Lingkarmetro.com | METRO – Mahasiswa Muhammadiyah diminta tidak kehilangan daya kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga didorong mengambil peran strategis sebagai kekuatan kontrol sosial, bukan sekadar menjadi penonton di tengah dinamika kekuasaan.
Pesan tersebut disampaikan tokoh politik perempuan Muhamadiyah, Anna Morinda, saat menjadi pemateri dalam kegiatan Darul Arqam Madya (DAM) Pimpinan Cabang IMM di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Metro Pusat, Jumat (6/11/2026).
Mengusung tema Membentuk Kader Strategis yang Humanis dan Transformatif, Anna mengajak mahasiswa memperkuat kemampuan analisis kebijakan publik serta memahami bagaimana keputusan pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya pandai berorganisasi, berpidato, maupun menyampaikan kritik. Lebih dari itu, kader harus memiliki kemampuan membaca persoalan, menguasai data, memahami regulasi, serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan publik.
“Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton kekuasaan. Kader IMM harus berani membaca, mengkritisi, dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Sebab, setiap kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jabatan itu memiliki kewenangan membuat kebijakan publik, maka pemegang jabatan sejak mahasiswa harus belajar untuk survive dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan berarti memusuhi kekuasaan. Sebaliknya, sikap kritis merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Anna juga menyoroti pentingnya independensi gerakan mahasiswa. Menurutnya, kedekatan organisasi maupun kader dengan lingkaran kekuasaan tidak boleh menghilangkan keberanian untuk menyampaikan kritik ketika terdapat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Jangan sampai mahasiswa kehilangan independensinya hanya karena dekat dengan kekuasaan. Ketika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, mahasiswa harus tetap memiliki keberanian untuk mengingatkan dan menyampaikan kritik,” tegasnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, mantan Ketua DPRD Kota Metro tersebut mendorong mahasiswa agar mampu melihat APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan cerminan keberpihakan politik pemerintah. Melalui politik anggaran, mahasiswa dapat menilai sektor mana yang menjadi prioritas dan sejauh mana anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perempuan yang juga merupakan organisatoris tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program pembangunan atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta menghadirkan keadilan sosial.
“Jangan hanya melihat berapa banyak program yang diluncurkan pemerintah. Pertanyaannya, apakah program itu benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat, atau apakah masyarakat kecil merasakan manfaatnya. Di situlah mahasiswa harus hadir untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.
Anna menambahkan, gerakan mahasiswa harus dibangun dengan argumentasi yang kuat, bukan sekadar kritik tanpa dasar. Pengumpulan data, kajian regulasi, analisis anggaran, hingga evaluasi dampak kebijakan harus menjadi bekal kader dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, kader Muhammadiyah harus mampu menggabungkan kecerdasan intelektual, keberanian moral, dan kepedulian kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan generasi yang tidak hanya memahami persoalan bangsa, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan.
“Jangan hanya bercita-cita menjadi bagian dari kekuasaan. Jadilah kader yang mampu memastikan kekuasaan tetap berjalan di jalan yang benar. Kalau suatu saat menjadi pejabat, harus siap dikritik sebagaimana hari ini berani mengkritik pemerintah,” tandasnya. (Red)
