22 dari 25 Anggota DPRD Metro Hadiri Paripurna Dengarkan Pidato Presiden, Bahas Rencana Kenaikan Gaji ASN
Lingkarmetro.com | METRO – Rapat Paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025), diwarnai kehadiran hampir seluruh anggota dewan.
Dari total 25 anggota DPRD Metro, sebanyak 22 orang tercatat hadir, sementara tiga lainnya absen tanpa keterangan.
Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro Ria Hartini itu berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD setempat.
Pidato kenegaraan Presiden secara virtual kali ini bukan sekadar seremonial HUT ke-80 Republik Indonesia, namun juga menyampaikan agenda strategis negara, termasuk Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
Bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk para guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintahan daerah, pidato ini menjadi sorotan utama. Pasalnya, Presiden Prabowo menyentuh isu sensitif yang selama ini menjadi perbincangan hangat: kenaikan gaji ASN.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kenaikan gaji ASN secara eksplisit masuk dalam Program Prioritas Nasional 7. Peningkatan kesejahteraan ASN ini disebut akan diterapkan melalui skema total reward berbasis kinerja.
“Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara,” demikian kutipan dalam Perpres 12/2025.
Presiden menegaskan bahwa ASN merupakan pilar utama pemerintahan, penggerak kebijakan publik, dan perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan sistem penggajian ASN masih jauh dari ideal. Besaran gaji pokok saat ini belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan hidup layak, bobot jabatan, dan kompetensi. Alhasil, manfaat pensiun rendah, tunjangan kinerja timpang antarinstansi, dan remunerasi yang kalah bersaing dengan sektor swasta.
Presiden Prabowo menawarkan dua solusi. Dalam jangka pendek, pemerintah akan menaikkan gaji ASN secara signifikan, terutama bagi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh. Sementara dalam jangka menengah, skema kesejahteraan ASN akan diarahkan pada sistem total reward yang menekankan prinsip keadilan, kelayakan, dan daya saing.
Bagi Metro, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak langsung pada ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk guru dan tenaga kesehatan di tingkat kelurahan.
Kenaikan gaji berpotensi meningkatkan daya beli dan mendorong perputaran ekonomi lokal, namun sekaligus menuntut kinerja pelayanan publik yang lebih transparan dan profesional.
Meski paripurna DPRD Metro kali ini berlangsung relatif kondusif, absennya tiga anggota dewan tanpa keterangan menjadi catatan tersendiri. Di tengah momentum pidato kenegaraan yang sarat agenda penting, publik berharap wakil rakyat dapat hadir penuh dan menyimak langsung arah kebijakan nasional yang akan mempengaruhi daerah. (Red)
