Walikota Metro Merolling Belasan Pejabat Eselon II
Lingkarmetro.com | METRO – Sebanyak 17 pejabat setingkat kepala dinas (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dirolling dalam sebuah pelantikan besar-besaran yang digelar di Aula Lantai II Gedung Pemkot Metro, Senin (23/2/2026). Kemudian tambahan satu nama dari luar daerah, yakni pejabat asal Kabupaten Mesuji turut dilantik mengisi jabatan strategis di Kota Metro.
Pelantikan terhadap 18 pejabat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso. Rotasi ini menjadi salah satu perombakan birokrasi terbesar sejak kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana.
Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan pernyataan yang cukup menyentak. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sekadar kebanggaan, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT.
“Menerima jabatan itu bagian dari musibah. Jadi kalimatnya bukan Alhamdulillah, tapi Innalillahi. Kalau memang ada yang mengucap Alhamdulillah, ya bolehlah, tapi langsung introspeksi diri. Banyak hal dari jabatan yang kita miliki itu nantinya harus kita pertanggungjawabkan, bukan sekadar kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tegasnya dalam sambutan.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan moral sekaligus peringatan keras bagi para pejabat yang baru dilantik. Tak hanya itu, Bambang juga secara eksplisit menyinggung isu sensitif yang kerap membayangi mutasi pejabat, yakni praktik jual beli jabatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada transaksi dalam proses rotasi kali ini.
“Tidak ada lho ya, pada saat semuanya menerima jabatan eselon II ini terus ada misalkan jual beli jabatan, itu tidak ada. Kalau memang ada yang betul-betul berbuat demikian, saya nyarinya tidak butuh waktu lama. Kalau saat pelantikan belum ketahuan, sebulan pasti ketahuan,” kata dia.
“Kalau satu bulan belum ketahuan, dua bulan pasti saya tahu. Kalaupun sampai dua bulan belum ketahuan, paling lambat tiga bulan pasti saya tahu,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut seolah menjadi sinyal bahwa wali kota ingin memastikan rotasi ini murni berbasis kebutuhan organisasi, bukan kepentingan transaksional.
Salah satu sorotan dalam pelantikan ini adalah masuknya Wahyu Arswendo Umbara, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Mesuji. Ia kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro, menggantikan Helmy Zain yang bergeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Masuknya pejabat dari luar daerah memunculkan pertanyaan publik, apakah ini bentuk penyegaran profesional berbasis kompetensi atau sinyal kurangnya kepercayaan terhadap kader internal. Berikut daftar Pejabat yang Dirotasi :
1. Ir. Bangkit Haryo Utomo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
2. Dra. Rosita yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kota Metro, kini mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Helmy Zain yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro kini dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Metro
4. Wahyu Arswendo Umbara, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Mesuji, kini dilantik Walikota sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Metro Setara
5. Elmanani, yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro, kini dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro.
6. Ir. Yeri Ehwan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, kini menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro.
7. Suwandi, yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro, kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
8. Dr. Eko Hendro
Saputra, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, kini dilantik sebagai Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Dinas Kesehatan Kota Metro.
9. dr. Fitri Agustina, sebelumnya sebagai Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Dinas Kesehatan Kota Metro, kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
10. Subehi, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Metro, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota
Metro.
11. dr. Silfia Naharani yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia, kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Metro
12. Sri Amanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Metro.
13. Ismet, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, kini menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
14. Syachri Ramadhan, yang sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro, kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
15. Ardah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro, kini menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro.
16. AC Yuliwati, yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kota Metro, kini menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan Kota Metro
17. Wahyuningsih, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro, kini menjadi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro
18. M. Supriadi ikut dilantik menempati posisi yang sama sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Metro.
Rotasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Bambang–Rafieq, terutama setelah setahun kepemimpinan mereka kerap disorot publik terkait realisasi program prioritas.
Perombakan besar ini bisa dibaca sebagai langkah konsolidasi internal, penyegaran birokrasi, atau bahkan upaya mempercepat capaian kinerja. Namun publik tentu menunggu hasil konkret, bukan sekadar pergeseran kursi.
Pernyataan keras wali kota soal integritas menjadi taruhan moral yang akan diuji dalam beberapa bulan ke depan. Jika dalam tiga bulan sebagaimana ultimatum yang ia ucapkan tidak ada temuan pelanggaran, maka legitimasi rotasi ini akan menguat. Sebaliknya, bila muncul riak transaksional, maka pernyataan tegas itu justru akan menjadi bumerang politik.
Kini, para pejabat yang dilantik memikul beban ganda, yaitu menjaga profesionalitas birokrasi sekaligus membuktikan bahwa rotasi ini benar-benar demi pelayanan publik, bukan sekadar dinamika kekuasaan di balik meja pemerintahan. (Adv)
