Kemenag Metro Siap Sambut Era Baru Kementerian Haji dan Umroh
Lingkarmetro.com | Metro — Terbitnya Kementerian Haji dan Umrah di tingkat nasional menjadi babak baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Langkah ini diharapkan membawa fokus pelayanan yang lebih optimal kepada jutaan calon jamaah di tanah air.
Dalam wawancara eksklusif pada hari Senin, 13 Oktober 2025, Kantor Pelayanan Haji Dan Umroh kompleks kantor Kementerian Agama Kota Metro, bersama H.Syahro selaku Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Kota Metro, beliau menyampaikan pandangan dan kesiapan Kemenag daerah dalam menyongsong perubahan besar ini.
“Kementerian Haji dan Umrah ini hadir agar fokus pemerintah tidak terpecah. Semua energi diarahkan untuk Penyelenggaraan haji dan Umrah , harapannya lebih terkoordinasi dan terfokus,” ujarnya membuka perbincangan.
*Kesiapan Kemenag Metro*
Menanggapi kemungkinan perubahan struktur kelembagaan di daerah, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Metro menegaskan bahwa pihaknya siap jika nantinya urusan haji dan umrah berdiri sebagai Kementerian tersendiri.
“InsyaAllah kami siap. Kami terus berkoordinasi dengan masyarakat, KBIH, serta pemerintah kota. Bahkan dengan Pak Wali pun sudah ada komunikasi untuk menyongsong kehadiran Kementerian Haji dan Umrah ini,” jelasnya.
*Biaya Haji dan Regulasi Baru*
Ketika ditanya apakah pembentukan kementerian baru akan memengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji, beliau menilai perubahan tersebut tidak akan signifikan.
“Kalau ada perubahan, semoga bukan naik. Presiden sejak awal memiliki misi menekan biaya haji agar lebih terjangkau. Namun, biaya ini sangat bergantung pada harga pasar internasional karena seluruh kebutuhan seperti akomodasi, transportasi, dan catering disewa di Arab Saudi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tahun 2026 kemungkinan akan hadir regulasi baru yang disusun langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah.
“Hari ini regulasinya masih mengacu pada Kemenag. Tapi sangat mungkin nanti ada penyesuaian, seperti juknis pelunasan, syarat administrasi, hingga Perpres baru. Semoga semuanya sudah di bawah kementerian yang baru,” tambahnya.
*Peran Ormas Islam dalam Kebijakan Haji*
Kasi Haji Metro juga menekankan bahwa selama ini Kemenag selalu melibatkan ormas-ormas Islam dalam perumusan kebijakan haji dan umrah.
“Misalnya pada 2024 lalu, dalam penentuan kebijakan murur (rute jamaah di Mina), Kemenag berdialog dengan MUI, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Tujuannya agar keputusan itu maslahat dan mengutamakan keselamatan jamaah,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan bersama para ulama tersebut menjadi dasar dalam penerapan kebijakan di lapangan, terutama saat situasi menuntut kemudahan ibadah tanpa mengesampingkan hukum syar’i.
*Kebijakan Haji di Arab Saudi Semakin Ketat*
Mengenai perkembangan di Arab Saudi, beliau menjelaskan bahwa pemerintah setempat kini menerapkan sistem kartu “Nusuk” bagi jamaah resmi.
“Setiap jamaah resmi akan memiliki kartu Nusuk yang diterbitkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Kartu ini menjadi tanda bahwa jamaah legal dan bisa mengakses kawasan suci seperti Arafah dan Mina,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji tanpa antre atau melalui jalur tidak resmi, karena berisiko besar ditangkap otoritas Saudi.
“Jangan percaya dengan iming-iming haji tanpa antre. Banyak yang berangkat dengan visa umrah lalu tidak pulang, akhirnya kesulitan dan tidak bisa masuk ke kawasan Arafah,” tegasnya.
*Pesan untuk Jamaah Haji 2026*
Menutup wawancara, Kasi Haji Metro memberikan pesan bagi calon jamaah haji tahun 2026 agar mempersiapkan diri secara matang.
“Ikuti pembinaan resmi yang diberikan pemerintah. Siapkan fisik dan mental, serta jangan tergiur tawaran dari pihak yang tidak jelas. Yang resmi insyaAllah aman,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, dengan sistem yang lebih transparan, efisien, dan sesuai perkembangan teknologi internasional.
(Agus W)
