Dukung Layanan Terintegrasi di Metro, Mahasiswa FISIP Didorong Bawa Rekomendasi
Lingkarmetro.com | METRO – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro mendorong mahasiswanya untuk tak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi juga mampu merumuskan usulan kebijakan publik yang nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui gagasan pelayanan publik terintegrasi yang tengah digarap serius.
Dekan FISIP UDW Metro, Sudarman Mersa menegaskan bahwa kunjungan akademik (fieldtrip) mahasiswa ke Kabupaten Kebumen bukan sekadar perjalanan studi banding, melainkan misi untuk membawa pulang inspirasi konkret.
“Tujuan kita melakukan fieldtrip kali ini adalah bagaimana mahasiswa bisa mengadopsi apa yang sudah mereka dapat dari Kabupaten Kebumen yang belum ada di Kota Metro. Ini sebagai upaya agar mahasiswa dapat mengaplikasikannya di tempat kerja, atau pada saat nanti memasuki dunia kerja,” kata Sudarman kepada media, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, angka kunjungan 400 orang per hari ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kebumen adalah gambaran bagaimana sebuah sistem layanan terintegrasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut bisa menjadi model percontohan untuk Metro yang selama ini masih menghadapi masalah pelayanan publik yang belum maksimal dan berbelit.
Sudarman menambahkan, mahasiswa ditugaskan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mengadopsi praktik baik, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial Kota Metro.
“Dari kegiatan ini mahasiswa bisa memberikan masukan yang baik kepada pemerintah, terkait keterbukaan publik serta penyediaan sarana pengaduan yang seluas-luasnya. Setelah ini mahasiswa akan melaporkan hasil kajian dan membandingkan pelayanan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia mencontohkan layanan terintegrasi Pengadilan Agama dan Dinas Dukcapil di MPP Kebumen. Dengan sistem ini, pemohon perceraian yang sudah diputus pengadilan bisa langsung mengurus administrasi kependudukan tanpa perlu berpindah instansi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kebumen, Sukamto memaparkan bahwa MPP Kebumen yang berdiri sejak 2019 kini memiliki 23 loket layanan dari lintas instansi mulai dari pusat, daerah, hingga BUMD.
“Dari pusat misalnya layanan imigrasi dan pekerja migran Indonesia. Dari Pemda ada kejaksaan hingga pengadilan. Selain itu, kami sudah menyediakan layanan digital, baik melalui aplikasi OSS, aplikasi lokal SIPERI, maupun integrasi dengan aplikasi MPP Digital Nasional,” ungkapnya.
Meski begitu, Sukamto mengakui keluhan tetap ada. Namun pihaknya berkomitmen agar semua bisa tertangani secara profesional. Selama setahun terakhir, hanya 9 laporan pengaduan serius yang masuk, sementara selebihnya bersifat konsultasi.
Lebih jauh, Sukamto menekankan bahwa MPP Kebumen telah mengantongi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2022. Predikat ini menjadi jaminan bahwa pelayanan publik bebas pungutan liar dan lebih transparan.
“Bolehlah kita saling belajar bersama untuk membangun suatu sistem yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik. MPP digital bisa jadi solusi atas potensi praktik KKN,” tegasnya.
Bagi mahasiswa FISIP UDW, pengalaman ini bukan hanya sekadar catatan akademik. Mereka ditantang untuk menghasilkan naskah rekomendasi kebijakan yang bisa ditawarkan kepada Pemerintah Kota Metro.
Model pelayanan publik terintegrasi dinilai mendesak untuk diterapkan, terlebih banyak keluhan warga yang masih kesulitan mengakses layanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, izin usaha, hingga pelayanan hukum.
Jika rekomendasi mahasiswa dapat direspons serius oleh pemerintah, Metro berpeluang memiliki MPP yang bukan hanya sekadar meniru, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, sekaligus menjawab tuntutan era digital dan transparansi publik. (Red)
